Menjadi Kepala Daerah atau CEO? – JawaPos

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak masih lama, baru akan digelar pada Februari 2017 atau enam bulan lagi. Meski masih lama, persaingan antarcalon tidak hanya sudah memanas. Tetapi bahkan sudah membakar massa, terutama para pendukungnya.

Potret itu bisa kita saksikan dan baca beberapa minggu belakangan ini di berbagai media. Seru sekali. Ada saling jegal dan ada juga yang memasang perangkap. Calon yang satu diadu dengan calon lainnya. Sedikit saja terpeleset bicara, dia bisa di-bully di sana-sini. Kalau kita bisa bilang seru, anggapan para calon tentu lain lagi. Bagi mereka, itu semua tentu melelahkan.

Ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada Februari 2017. Mereka terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Karena daftarnya panjang, saya tak sajikan di sini. Meminjam momentum tersebut, bagi mereka yang punya nyali untuk bertarung menjadi kepala daerah, saya punya beberapa pesan. Sekali lagi, ini pesan. Bukan menakut-nakuti.

Pertama, ini pesan tokoh kontroversial dari Amerika Serikat yang tengah mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Namanya Donald Trump. OK, Anda boleh sebal dengan sosoknya, perilakunya, dan ucapan-ucapannya. Hanya, untuk kali ini tampaknya banyak yang setuju dengan dia. Apa pesannya?

”Menjadi CEO perusahaan akan jauh lebih mudah ketimbang menjadi CEO pemerintahan.” Maksudnya adalah kepala daerah, menteri, apalagi presiden. Menurut saya, itu pernyataan yang sangat waras dan tidak kontroversial dari seorang Trump. Dan ada buktinya. Itu setidak-tidaknya refleksi dari pengalamannya saat ini.

Mahal dan Melelahkan

Di Indonesia pun begitu. Untuk menjadi kepala daerah, biayanya sangat mahal dan prosesnya melelahkan. Maka, Anda harus benar-benar punya personal branding yang kuat. Karena itu sudah menjadi modal besar. Kalau sudah jadi petahana dan kerjanya benar buat rakyat dan hasilnya bisa dirasakan, personal branding akan naik.

Maka petahana, bekerjalah sebaik mungkin untuk rakyat. Itu pun kalau sangat prima, dan tak ada ruang bagi pesaing untuk maju, branding-nya akan digerus buzzer para hater. Lalu bagaimana pendatang baru? Kalau tak punya track record, buat saja prestasi dulu di luar. Kalau sudah punya reputasi, barulah maju.

Ada seorang artis yang mencalonkan diri untuk menjadi bupati. Tapi, dia kemudian mundur ketika tim pemenangannya menyodorkan anggaran sampai Rp 7 miliar. ”Duit dari mana?” keluhnya. Begitulah, popularitas saja tidak cukup.

Lalu, soal melelahkan, ilustrasinya begini. Masih banyak politikus yang menghendaki calon mesti kader partai. Kalau bukan, dia mesti berjuang untuk mendapat dukungan dari partai-partai (dewan pimpinan daerah atau DPD) yang ada di daerahnya. Semuanya gratis? Anda jawab sendiri lah! Saya menduga ada juga yang gratis, tapi mungkin tidak banyak.

Kalau partai setuju, dia mesti mengecek tingkat elektabilitasnya. Jadi, harus ada survei terlebih dahulu. Kecuali Anda gambler, orang yang supernekat. Bahkan, ada yang membuat survei sendiri yang hasilnya tentu bagus buat dirinya.

Jika tingkat elektabilitasnya tinggi, bakal calon bupati/wali kota atau gubernur ini mesti mendapat izin dari pengurus partai di tingkat pusat (dewan pimpinan pusat atau DPP). Gratis? Jelas tidak!

Setelah mengantongi izin, dia harus meminta dukungan partai-partai lainnya. Apalagi kalau kursi partai yang mengusungnya tak sampai menguasai 15 persen kursi di DPRD. Lalu, selanjutnya adalah mengurus proses pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jadi, sudahlah. Kesimpulannya, prosesnya panjang dan pasti sangat melelahkan. Juga mahal. Sebab, di setiap tahap pasti ada biayanya. Saya berdoa agar kelak pemerintah mencari jalan agar biaya transaksi pencalonan itu tak mahal-mahal amat sehingga kandidat yang bagus bisa muncul ke atas.

Sementara itu, untuk menjadi CEO, prosesnya jauh lebih cepat dan murah. Anda hanya perlu ditunjuk para pemegang saham. Biaya? Sama sekali tidak perlu. Sebab, kalau Anda coba-coba menyuap pemegang saham, yang sebagian diwakili jajaran komisaris, malah bisa konyol akibatnya.

Kedua, sebagai kepala daerah, Anda mesti mendengarkan aspirasi seluruh rakyat. Untuk menjaring suara mereka yang sebenarnya, Anda mesti rajin blusukan. Kalau hanya mengandalkan laporan dari bawahan, Anda bakal keliru mengambil keputusan.

Memang ada DPRD yang katanya wakil rakyat. Tapi, Anda bisa gila –bahkan tersangkut banyak perkara– kalau menganggap mereka betul-betul mewakili suara rakyat. Anda tahu DPRD kita, bukan? Rakyat maunya ke kanan, DPRD-nya malah belok ke kiri. Mereka hanya peduli dengan suara partainya, bukan rakyat yang sudah memilihnya.

Sebagai CEO, Anda bisa memfokuskan perhatian kepada customer, segenap karyawan, shareholders, dan stakeholders. Jumlah mereka jelas lebih sedikit daripada warga seprovinsi, sekabupaten, atau satu kota.

Ketiga, sebagai CEO, kalau ada proyek atau pekerjaan apa pun, Anda bisa menunjuk langsung kontraktornya. Sedangkan sebagai kepala daerah, jangan pernah coba-coba. Anda tak hanya bisa turun jabatan, tetapi juga kena jerat hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menjaga Integritas

Keempat, soal gaji. Saya tak perlu menyebut angkanya, tapi Anda pasti tahu. Gaji kepala daerah dengan CEO bak bumi dan langit. Memang kesannya sebagai kepala daerah, Anda lebih berkuasa ketimbang para CEO. Itu kesannya. Di lapangan, siapa bilang? Kalau tidak betul-betul pandai, Anda bakal dikerjai cukong yang ada di daerah masing-masing. Maka, jangan sok kuasa, tapi bekerja samalah.

Kelima, risiko hukum. Menurut data KPK, sampai saat ini sudah ada 360-an kepala daerah yang ditangkap komisi antirasuah itu. Kalau jumlah kepala daerah –mulai gubernur hingga bupati atau wali kota– di seluruh Indonesia 549 orang, itu berarti lebih dari separonya yang tersangkut perkara korupsi.

Bandingkan dengan jumlah CEO yang tertangkap karena kasus serupa. Bak bumi-langit. Jadi, bagi yang berminat menjadi kepala daerah, hati-hatilah. Ini bukan menakut-nakuti.

Jadi, kalau Anda menjadi kepala daerah karena sekadar ingin berkuasa, gengsi atau prestise, ataupun menjunjung tinggi martabat keluarga, lupakanlah. Saya sama sekali tidak kasihan dengan Anda, tapi kasihan dengan rakyat yang akan Anda pimpin! Maka, integritas jadi ujian.

Kalau Anda jadi kepala daerah karena ingin kaya, juga lupakanlah. Mungkin Anda bisa kaya, tapi tak akan bisa menikmatinya. Sebab, Anda bakal sulit lolos dari KPK dan menjadi penghuni bui. Maka, kalau Anda ingin kaya, jadilah CEO. Jangan kepala daerah!

Rhenald Kasali

Founder Rumah Perubahan