Jakarta – Melejitnya harga BBM non subsidi seperti pertamax belakangan ini membuat terjepit para pemilik kendaraan roda empat khususnya masyarakat kelas menengah. Banyak dari mereka akhirnya beralih ke BBM subsidi premium, karena untuk membeli BBM non subsidi sudah kelewat mahal.
Menurut Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali, kelas menengah di Indonesia memang sangat unik karena umumnya mereka adalah orang-orang yang berjuang sendiri untuk mencapai posisi menengah. Sementara di negara-negara lain, kelas menengah diciptakan dengan intervensi pemerintah sehingga pemerintah bisa mengontrolnya termasuk dalam pembatasan konsumsi BBM subsidi.
\”Indonesia punya konteks berbeda dengan negara lain. Negara lain kelas bawah ditolong menjadi menengah, kalau kita berjuang sendiri. Ketika tak ada strategi itu akhirnya berjalan sendiri-sendiri sehingga tak ada larangan termasuk soal pengaturan BBM bersubsidi,\” kata Rhenald kepada detikFinance, Rabu (4/4/2012)
Menurutnya dengan latar belakang demikian, kelas menengah di Indonesia punya ciri menuntut gaya hidup seperti kendaraan roda empat untuk gengsi-gengsian. Sementara disisi lain kelas menengah Indonesia menuntut layanan yang murah.
\”Kalau kelas menengah terhimpit, pakai BBM premium malu, pakai pertamax mahal, berada di posisi tanggung. Kelas menengah kita pada posisi yang tak tahu malu, misalnya masukin anaknya di sekolah yang berbiaya murah, ke luar negeri antre beli tiket murah tapi jaga gengsi lebih pada memiliki mobil, baju, jam mahal, tapi kalau service ingin yang murah,\” katanya.
Mengenai definisi kelas menengah, menurut Rhenald golongan kelas menengah sejatinya adalah kelompok masyarakat yang mandiri. Umumnya mereka menghabiskan kebutuhan satu keluarga sedikitnya Rp 6 juta per bulan dengan penghasilan paling rendah Rp 8 juta per bulan.
\”Kelas menengah kelompok masyarakat mandiri, sudah punya rumah dan kendaraan sendiri walau dengan kredit, punya HP sendiri tapi ini kelas menengah semu, karena masyarakat bawah pun sudah banyak yang punya HP,\” katanya.
Mengenai pembatasan BBM subsidi menurutnya memang harus dilakukan oleh pemerintah dengan regulasi. Sementara itu aspek sanksi sosial pun harus tetap didorong agar kalangan menengah atas tak lagi nekat membeli BBM yang bukan hak-nya.
http://finance.detik.com/read/2012/04/04/143742/1885069/4/rhenald-kasali-kelas-menengah-kita-di-posisi-tak-tahu-malu